Perilaku Tawadu

Pernahkah Anda melihat orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh? Orang yang angkuh biasanya tidak mau menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datangnya dari anak kecil atau orang yang dimusuhinya. Secara tidak langsung, keangkuhan orang tersebut hanyalah kesombongan kepada Allah. Sebenarnya, Allah sangat tidak menyukai sifat sombong dan angkuh karena Allah adalah Al-Haq (Mahabenar), firman-Nya Haq, agama-Nya Haq.

Pengertian Tawadu dan Dalil Naqli-nya (Al-Qur’an)

Tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong. Jadi, tawadu adalah  ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa pun datangnya,  baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Lawan dari sifat tawadu adalah takabur (sombong). Sifat takabur adalah  sifat yang dibenci Allah dan rasul-Nya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah  bin Mas’ud; bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Sombong adalah  menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain.” (H.R. Muslim)

Firman Allah swt.: Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang  mengikutimu.” (Surah Asy-Syura [26]:215).

Contoh Perilaku Tawadu Nabi Muhammad saw.

Sifat rendah hati membawa orang ke tingkat yang terhormat dan dihargai  dalam masyarakat. Orang akan terhormat ketika ia mau menghormati orang lain. Sementara itu, sifat sombong dapat membuat orang menjauh dan membenci. Rendah hati merupakan sifat nabi, rasul, sahabat nabi, dan orang-orang yang  saleh. Salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah saw. adalah beliau tidak suka  dipuji dan disanjung secara berlebihan. Dari Umar bin Khattab r.a., ia berkata:  Rasulullah saw. pernah bersabda, yang artinya: “Janganlah kamu sanjung aku  (secara berlebihan) sebagaimana kaum Nasrani menyanjung ‘Isa bin Maryam  a.s. secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah  aku dengan sebutan: hamba Allah dan rasul-Nya.” (H.R. Abu Daud)

Perilaku Tawadu dalam Kehidupan Sehari-hari

Orang yang bertawadu akan tampak dari sikap dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri sikap tawadu terbagi dua.

a. Tawadu yang Terpuji

Tawadu yang terpuji adalah ketawaduan seseorang kepada Allah dan tidak mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah swt. Contoh perilaku tawadu  ini, antara lain:

• tidak berlebihan, baik dalam perhiasan, makanan, dan minuman;
• sopan santun dalam bertindak dan bersikap;
• merendahkan nada suaranya;
• gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

b. Tawadu yang Dibenci

Tawadu yang dibenci adalah tawadunya seseorang kepada Allah karena menginginkan dunia ada di sisinya. Contoh perilaku tawadu ini, antara lain:

• bersikap sopan santun karena memiliki maksud yang tidak baik;
• tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri atau dimintai zakat;
• menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan maksud ada imbalan dari yang ditolongnya.

Kronologi Gerakan Reformasi 1998

1. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. 
2. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan. Semakin bertambahnya para mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyebabkan aparat keamanan kewalahan dan terjadilah bentrok antara para mahasiswa dan aparat keamanan.
3. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
4. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
5. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi maklumat tersebut adalah ‘anjuran kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa’.
6. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’.
7. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto. Namun, usaha itu mengalami kegagalan karena sebagian tokoh-tokoh yang diundang menolak untuk duduk dalam Dewan Reformasi itu. Sementara, mahasiswa di gedung DPR/MPR tetap menuntut Suharto turun dari kursi kepresidenan.
8. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.

Kedatangan Bangsa Portugis dan Spanyol

Kedatangan Bangsa Portugis

Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia berdasarkan tiga motif, yaitu motif ekonomi, motif agama, dan motif petualangan. Motif ekonomi yang melatarbelakangi kedatangan Portugis adalah keinginannya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Biasanya orang Portugis mendapatkan rempah-rempah dari para pedagang muslim di Kota Iskandariyah untuk dijual lagi ke Eropa.

Karena mereka membelinya dari pedagang perantara bukan dari sumbernya langsung, maka harga yang mereka dapatkan menjadi lebih mahal. Motif kedua adalah untuk kepentingan agama. Mereka mendapat tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani ke daerah-daerah yang penduduknya dianggap masih kurang beradab (mission sacre). Portugis berusaha menemukan sendiri jalur pelayaran ke Hindia Timur tanpa melalui Laut Tengah. 

Bangsa Portugis berusaha meniadakan dominasi pedagang Islam, dan kerajaan-kerajaan Islam yang menguasai perdagangan rempah-rempah dari kepulauan Indonesia ke daerah Persia sampai dengan daerah Laut Merah. Portugis menyerang dan menghancurkan kapal-kapal mereka setiap kali bertemu di lautan. Untuk menghadapi para pedagang Islam dan kerajaan Islam tersebut, bangsa Portugis menjalin persekutuan dengan raja-raja Asia yang tidak beragama Islam. Motif ketiga adalah petualangan. Semangat petualangan bangsa-bangsa pelaut, seperti Portugis dan Spanyol dibangkitkan oleh Copernicus (astronom dari Polandia) dan Galileo (astronom/matematikus dari Italia) yang menyatakan bahwa ternyata bumi itu bulat. Mereka berlomba-lomba untuk menjelajahi lautan dan mencari jalan laut baru ke daerah-daerah Timur, untuk membuktikannya. Pemerintah Kerajaan Portugis mendukung penuh ekspedisi ke Hindia Timur. Dukungan ini dilatarbelakangi adanya persaingan dengan Spanyol yang juga ingin menguasai wilayah-wilayah baru di dunia.

Tahun 1486, ekspedisi Portugis yang dipimpin Bartolomeus Diaz meskipun gagal mencapai India dan hanya sampai di pantai timur Afrika, namun berhasil menemukan jalur baru ke Hindia Timur. Jalur pelayaran tersebut menyusuri pantai Afrika lalu ke Lautan India. Ekspedisi berikutnya yang dipimpin oleh Vasco da Gama berhasil mencapai Kalikut, Pantai Barat India pada tahun 1498. Portugis karena keinginannya mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya, yaitu Maluku, maka Portugis mulai mengincar Malaka terlebih dahulu, dan selanjutnya adalah Maluku. Pada tahun 1511, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d’Albuquerque menyerang Malaka dan berhasil menaklukkannya. Setelah berhasil merebut Malaka, Portugis meneruskan usahanya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. 

Pada tahun 1512, kapal d’Albuquerque mendarat di Ternate, Maluku. Portugis dapat memanfaatkan permusuhan dan persaingan antara Kerajaan Ternate dan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Raja Ternate menyambut baik kedatangan Portugis dan minta Portugis mendirikan sebuah benteng di Ternate untuk berlindung dari serangan-serangan musuh. Portugis menerima permintaan itu dan memanfaatkannya untuk mengajukan permintaan mereka, yaitu monopoli perdagangan cengkeh. Pada akhirnya permusuhan antara Ternate dan Tidore tersebut merugikan mereka sendiri. Dengan adanya monopoli ini maka rakyat Ternate hanya diperbolehkan menjual cengkeh kepada Portugis dan dilarang ada penjualan kepada pedagang lain. Siapa saja yang melawan akan ditindak dengan kekerasan senjata. Akibatnya rakyat terpaksa harus menjual cengkeh kepada Portugis dengan murah dan kehilangan kebebasan untuk melakukan perdagangan dengan pembeli yang bisa memberikan harga yang lebih baik.

Sikap Portugis yang selalu berusaha memaksa rakyat setempat untuk memeluk agamanya, disamping memaksakan monopoli dagangnya, membuat rakyat Maluku tidak menyukainya. Tidak tahan dengan sikap serakah dan sewenang-wenang bangsa Portugis, pada akhirnya Kerajaan Ternate yang semula menjadi sekutu Portugis berbalik memusuhinya. Orang-orang Tidore, Bacan, dan seluruh Maluku menentang Portugis yang menyebabkan terjadinya pertempuran berkali-kali. Pada tahun 1577, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis yang kemudian pindah ke Tidore sampai tahun 1605. Datangnya bangsa Belanda menyebabkan terdesaknya posisi Portugis sehingga pindah ke Pulau Timor hingga abad ke-20.

Kedatangan Bangsa Spanyol
Ekspedisi Spanyol ke Hindia Timur seperti halnya Portugis juga didukung penuh pemerintah kerajaannya. Dukungan ini diberikan karena adanya persaingan di antara Portugis dan Spanyol yang memang sama-sama berambisi menemukan dan menguasai daerah-daerah baru. Kedatangan ke Indonesia pun juga mempunyai tujuan yang sama dengan Portugis, yaitu mencari daerah-daerah baru untuk dikuasai, penyebaran agama Nasrani, dan yang paling penting adalah mencari dan menguasai perdagangan rempah-rempah.

Ekspedisi pertama dipimpin oleh Christopher Columbus yang pada tahun 1492 bermaksud mencapai Hindia Timur dari barat dengan mengarungi Lautan Atlantik. Waktu Columbus sampai di Kepulauan Bahama di Karibia Amerika, dia mengira telah berhasil mencapai daerah Hindia dari arah barat, dan memberi sebutan bagi penduduk asli daerah itu sebagai Indian. Karena hal itu, Amerika juga disebut sebagai Hindia Barat

Ekspedisi berikutnya ke Hindia Timur dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang pada tahun 1520 sampai di Kepulauan Filipina. Pada tahun 1521, ekspedisi kapal Spanyol sampai di Maluku. Kerajaan Tidore menyambut dengan gembira, karena sikapnya yang baik. Rakyat lebih menyukai orang Spanyol dibanding orang Portugis. Timbullah permusuhan di antara keduanya. Atas restu Paus Alexander VI yang ingin menengahi pertikaian antara keduanya, akhirnya Portugis dan Spanyol menandatangani Perjanjian Saragoza pada tahun 1534 yang merupakan perbaikan dari Perjanjian Tordesillas tahun 1494. Perjanjian ini menetapkan wilayah pelayaran antara keduanya agar tidak terjadi pertikaian dalam mencari tanah jajahan, rempah-rempah, serta misi agama Katolik. Mereka menyatakan bahwa bumi ini terbagi atas dua wilayah kekuasaan, yaitu wilayah kekuasaan Spanyol dan wilayah kekuasaan Portugis.



Wilayah kekuasaan Spanyol dimulai dari Meksiko ke arah barat sampai ke Filipina. Sedangkan Portugis berhak untuk menguasai wilayah dari Brasilia ke arah sebelah timurnya wilayah bangsa Spanyol sampai ke Kepulauan Maluku. Dengan adanya perjanjian ini, sejak tahun 1534, bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku sehingga Portugis dapat melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempahnya tanpa gangguan dari Spanyol lagi.

Kerajaan Majapahit

Ketika Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Raden Wijaya (menantu Kertanegara) lari ke Madura. Atas bantuan Arya Wiraraja, ia diterima kembali dengan baik oleh Jayakatwang dan diberi sebidang tanah di Tarik (Mojokerto). Ketika tentara Kublai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya berpura-pura membantu menyerang Jayakatwang.

Namun, setelah Jayakatwang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit (1293) dan menobatkan dirinya dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana.

Wilayah Kekuasaan Majapahit

A. Perkembangan politik

Pemerintahan Kertarajasa

Untuk meredam kemungkinan terjadinya pemberontakan, Raden Wijaya (Kertarajasa) melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengawini empat putri Kertanegara dengan tujuan mencegah terjadinya perebutan kekuasaan antaranggota keluarga raja. Putri sulung Kertanegara, Dyah Sri Tribhuaneswari, dijadikan permaisuri dan putra dari pernikahan tersebut Jayanegara, dijadikan putra mahkota. Putri bungsu Kertanegara, Dyah Dewi Gayatri dijadikan Rajapatni. Dari putri ini, Kertarajasa memiliki dua putri, Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani diangkat menjadi Bhre Kahuripan dan Rajadewi Maharajasa diangkat menjadi Bhre Daha. Adapun kedua putri Kertanegara lainnya yang dinikahi Kertarajasa adalah Dyah Dewi Narendraduhita dan Dyah Dewi Prajnaparamita. Dari kedua putri ini, Kertarajasa tidak mempunyai putra.
2. Memberikan kedudukan dan hadiah yang pantas kepada para pendukungnya, misalnya, Lurah Kudadu memperoleh tanah di Surabaya dan Arya Wiraraja diberi kekuasaan atas daerah Lumajang sampai Blambangan. Kepemimpinan Kertarajasa yang cukup bijaksana menyebabkan kerajaan menjadi aman dan tenteram. Ia wafat pada tahun 1309 dan dimakamkan di Sumping (Blitar) sebagai Syiwa dan di Antahpura (dalam kota Majapahit) sebagai Buddha. Arca perwujudannya adalah Harikaya, yaitu Wisnu dan Syiwa digambarkan dalam satu arca. Penggantinya adalah Jayanegara.

Pemerintahan Jayanegara

Masa pemerintahan Jayanegara dipenuhi pemberontakan akibat kepemimpinannya kurang berwibawa dan kurang bijaksana. Pemberontakan-pemberontakan itu sebagai berikut.

1. Pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1231. Pemberontakan ini dapat dipadamkan pada tahun 1309.
2. Pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1311.
3. Pemberontakan Juru Demung (1313) disusul Pemberontakan Gajah Biru.
4. Pemberontakan Nambi pada tahun 1319. Nambi adalah Rakryan Patih Majapahit sendiri.
5. Pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini adalah yang paling besar dan berbahaya. Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan sehingga Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Bedander.

Jayanegara kemudian dilindungi oleh pasukan Bhayangkari pimpinan Gajah Mada. Berkat kepemimpinan Gajah Mada, Pemberontakan Kuti dapat dipadamkan. Namun, meskipun berbagai pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, Jayanegara justru meninggal akibat dibunuh oleh salah seorang tabibnya yang bernama Tanca. Ia lalu dimakamkan di candi Singgapura di Kapopongan.

Pemerintahan Tribhuwanatunggadewi

Oleh karena Jayanegara tidak berputra, sementara Gayatri sebagai Rajapatni telah menjadi biksuni, takhta Kerajaan Majapahit diserahkan kepada Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhana (1328 – 1350) yang menjalankan pemerintahan dibantu suaminya, Kertawardhana. Masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi diwarnai permasalahan dalam negeri, yakni meletusnya Pemberontakan Sadeng. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada yang pada saat itu baru saja diangkat menjadi Patih Daha.

Pemerintahan Hayam Wuruk

Tribhuwanatunggadewi terpaksa turun takhta pada tahun 1350 sebab Rajapatni Dyah Dewi Gayatri wafat. Penggantinya adalah putranya yang bernama Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334. Hayam Wuruk naik takhta pada usia 16 tahun dengan gelar Rajasanegara. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. 

Dalam kitab Negarakertagama disebutkan bahwa pada zaman Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Luas kekuasaan Majapahit pada saat itu hampir sama dengan luas negara Republik Indonesia sekarang. Namun, sepeninggal Gajah Mada yang wafat pada tahun 1364, Hayam Wuruk tidak berhasil mendapatkan penggantinya yang setara. Kerajaan Majapahit pun mulai mengalami kemunduran.

Kondisi Majapahit berada di ambang kehancuran ketika Hayam Wuruk juga wafat pada tahun 1389. Sepeninggalnya, Majapahit sering dilanda perang saudara dan satu per satu daerah kekuasaan Majapahit pun melepaskan diri. Seiring dengan itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam di pesisir. Pada tahun 1526, Kerajaan Majapahit runtuh setelah diserbu oleh pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Raden Patah.

B. Struktur pemerintahan

Dalam struktur pemerintahan di Majapahit, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Roda pemerintahan dijalankan raja dibantu oleh putra raja, kerabat raja, dan beberapa pejabat pemerintah. Sebelum menduduki jabatan raja, putra mahkota biasanya diberi kekuasaan sebagai raja muda (Rajakumaraatau Yuwaraja). Contohnya, sebelum dinobatkan menjadi raja, Hayam Wuruk lebih dahulu diangkat sebagai Rajakumarayang berkedudukan di Jimna.

Raja juga dibantu oleh dewan pertimbangan kerajaan atau Bhatara Saptaprabu. Tugas lembaga ini adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggota dewan ini adalah para sanak saudara raja. Untuk masalah-masalah keagamaan, raja dibantu oleh dewan yang disebut Dharmadyaksa.

Dharmadyaksa ri Kasainan bertugas menangani urusan agama Syiwa dan Dharmadyaksa ri Kasogatan bertugas menangani urusan agama Buddha. Para pejabat keagamaan ini dibantu oleh tujuh Dharma Upapati, yaitu Sang Panget i Tirwan, i Kandamulri, i Mangkuri, i Paratan, i Jambi, i Kandangan Rase, dan i Kandangan Atuha. Selain sebagai pejabat keagamaan, mereka juga merupakan kelompok cendekiawan. Tiga lembaga pemerintahan tingkat atas di Majapahit sebagai berikut.

1. Sapta Prabu, merupakan sebuah dewan kerajaan. Anggota dewan ini adalah keluarga raja yang bertugas mengurusi soal keluarga raja, penggantian mahkota, dan urusan-urusan negara yang berhubungan dengan kebijaksanaan negara.
2. Dewan Menteri Besar, menerima perintah raja. Anggotanya berjumlah lima orang dan dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Dewan ini bertugas mengepalai urusan tata negara merangkap urusan angkatan perang dan kebijaksanaan.
3. Dewan Menteri Kecil, melanjutkan perintah raja. Beranggotakan tiga orang dan bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan raja.

Di tingkat tengah terdapat pemerintahan daerah yang dikepalai oleh bupati. Daerah ini biasanya disebut mancanegara. Adapun di tingkat bawah terdapat pemerintahan desa yang dikepalai seorang kepala desa. Di samping itu, masih ada jabatan raja-raja daerah atau disebut Paduka Bhatara. Mereka memerintah negara-negara daerah jajahan dibantu sejumlah pejabat daerah. Raja Majapahit juga dibantu oleh tiga mahamenteri, yakni i Hino, i Halu, dan i Sirikan. Biasanya yang diangkat untuk menduduki jabatan ini adalah putra raja. Mahamenteri i Hino memiliki kedudukan paling tinggi karena di samping memiliki hubungan erat dengan raja, ia juga dapat mengeluarkan prasasti-prasasti. Para mahamenteri ini dibantu oleh para Rakryan Mantri atau sekelompok pejabat tinggi kerajaan yang merupakan badan pelaksana pemerintahan. Badan ini terdiri atas lima orang, yaitu Patih Amangkubumi, Rakyan Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Rangga,dan Rakryan Kanuruhan. Kelima pejabat ini disebut Sang Panca ri Wilwatikta atau Mantri Amancanegara.

C. Kehidupan kebudayaan

Zaman Majapahit menghasilkan banyak karya sastra. Periodisasi sastra masa Majapahit dibedakan menjadi dua, yaitu sastra zaman Majapahit awal dan sastra zaman Majapahit akhir. Karya sastra zaman Majapahit awal adalah kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca (1365), kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, kitab Arjuna Wiwaha karangan Mpu Tantular, kitab Kunjarakama (anonim), dan kitab Parthayajna (anonim).

Kolam Peninggalan Kerajaan Majapahit

Karya sastra zaman Majapahit akhir ditulis dengan bahasa Jawa dalam bentuk tembang (kidung) dan gancaran (prosa). Karya-karya sastra pada zaman ini adalah kitab Pararaton yang berisi tentang riwayat raja-raja Majapahit, kitab Sundayana berisi tentang Peristiwa Bubat, kitab Surandaka menceritakan tentang Pemberontakan Sora di Lumajang, kitab Ranggalawe tentang Pemberontaan Ranggalawe dari Tuban, kitab Panji Wijayakrama berisi tentang riwayat Raden Wijaya, kitab Vsana Jawa menceritakan tentang penaklukkan Bali oleh Gajah Mada, kitab Usana Bali mengisahkan tentang kekacauan Bali akibat keganasan Maya Danawa, kitab Pamancangah, kitab Panggelaran, kitab Calon Arang, dan kitab Korawasrama. Jenis peninggalan kebudayaan yang lain dari Kerajaan Majapahit adalah candi. Candi-candi peninggalan Majapahit, antara lain, candi Sumberjati, candi Sanggapura, candi Panataran, dan candi Pari di dekat Porong. Candi Pari memiliki keistimewaan, yaitu arsitekturnya memperlihatkan adanya langgam bangunan dari Campa.

Perjuangan Diplomasi Melawan Belanda

Strategi diplomasi ditunjukkan dengan kesediaan Indonesia berunding dengan Belanda. Meskipun pada kenyataannya Belanda selalu mengingkari isi perundingan yang ditandatangani. Belanda justru menyerang wilayah Indonesia. Berikut ini cara-cara diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia dengan Belanda.

A. Perjanjian Linggajati

Perjanjian Linggajati berlangsung di daerah Linggajati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir dan Belanda diwakili oleh van Mook. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggajati yang ditandatangani di Istana Rijswijk (Istana Merdeka) Jakarta, pada tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggajati adalah sebagai berikut.

1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

Perjanjian Linggajati tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda, karena Belanda selalu berusaha melemahkan kedudukan Indonesia dengan cara melakukan penyerangan dan menduduki wilayah Indonesia, serta membentuk negara boneka.

Akibatnya, hubungan Indonesia dengan Belanda menjadi tegang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke wilayah RI. Serangan ini disebut dengan Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB agar mengadakan sidang. Sidang ini untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah RI. Akhirnya, tanggal 1 Agustus 1947 PBB memerintahkan kedua pihak menghentikan tembak-menembak. Dengan demikian berakhirlah Agresi Militer Belanda I.

B. Perjanjian Renville

Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komite Tiga Negara (KTN). Anggota KTN terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Anggota KTN dipilih sendiri oleh Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Adapun Australia dan Belgia sepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. KTN mengusulkan perundingan diadakan di kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat ”USS Renville”. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Dari pihak Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut.

1. Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, Jogjakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra.
2. Tentara Republik Indonesia (TRI) harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda.

Akibat dari Perundingan Renville sebenarnya sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin mengecil. Setelah Perundingan Renville banyak peristiwa penting terjadi di antaranya sebagai berikut.

1. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin.
2. Ibu kota RI dipindahkan ke Jogjakarta, karena Jakarta termasuk dalam wilayah pendudukan Belanda.

Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia ternyata tidak pernah berhenti. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan tidak terikat lagi pada isi Perjanjian Renville. Dan tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah RI. Serangan ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Serangan dimulai dengan membom lapangan terbang Maguwo, Jogjakarta. Dalam waktu singkat ibu kota RI Jogjakarta dapat dikuasai Belanda.

Dalam keadaan genting, pemerintah RI memberikan mandat kepada menteri Syafruddin Prawiranegara. Saat itu beliau sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat. Beliau ditugaskan untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara pada saat yang sama Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pejabat pemerintah ditangkap oleh Belanda. Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta diasingkan ke Pulau Bangka.

Dalam kejadian tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman berhasil meloloskan diri dan meninggalkan ibu kota. Dalam keadaan sakit, Jenderal Soedirman tetap memimpin perang gerilya menghadapi Belanda di segala penjuru Jogjakarta. Serangan Belanda dalam Agresi Militer II mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan, negara-negara di Asia yang simpati pada perjuangan rakyat Indonesia. Misalnya India, Myanmar, Afganistan, dan negara lainnya mengadakan konferensi di New Delhi. Hasil konferensi tersebut antara lain pemerintah RI segera dikembalikan ke Jogjakarta. Sementara serdadu Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia. Namun demikian, Belanda tidak mempedulikan desakan itu. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang dan mengajukan resolusi. Isi resolusi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menghentikan permusuhan.
2. Pembebasan Presiden Soekarno serta para pemipin RI lainnya yang ditangkap saat Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948.
3. Meminta KTN memberikan laporan lengkap tentang situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948.

C. Perundingan Roem-Royen

Hebatnya perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB. Belanda menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNCI (United Nations Comission for Indonesia).

Perundingan antara Indonesia dengan Belanda berjalan berlarut-larut. Akhirnya Perjanjian Roem–Royen berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Royen. Dan sebagai penengahnya dari UNCI yaitu Merle Cochran. Isi Perjanjian Roem–Royen adalah sebagai berikut.

1. Pemerintahan RI dikembalikan ke Jogjakarta, penghentian perang gerilya dan pembebasan semua tahanan politik.
2. Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan kemanan.
3. Belanda menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
4. Akan diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda di Den Haag setelah pemerintahan RI kembali ke Jogjakarta.

Pasukan Belanda akhirnya meninggalkan Jogjakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Kemudian pada 6 Juli 1949 presiden, wakil presiden, dan pemimpin Indonesia lainnya yang ditawan Belanda dibebaskan dan kembali ke Jogjakarta.

D. Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi Perjanjian Roem– Royen bertempat di Den Haag pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Delegasi BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg) atau Badan Musayawarah negara-negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. van Maarseveen, sedangkan UNCI dipimpin oleh Chritchley. Adapun hasil Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut.

1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949.
2. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia–Belanda.
3. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan 

Konfrensi Meja Bundar

Sesuai hasil KMB, bentuk negara Indonesia adalah serikat. Oleh karena itu, mulailah disusun sistem pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1949, Ir. Soekarno dilantik menjadi presiden RIS. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1949, Drs. Mohammad Hatta dilantik menjadi wakil presiden RIS. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Selanjutnya Mr. Asaat dilantik sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI pada 27 Desember 1949. 

Penandatangan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan Jakarta. Di Istana Kerajaan Belanda, naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Yuliana dan Drs. Mohammad Hatta. Sementara itu, di Istana Merdeka di Indonesia naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink.

Hasil KMB sangat memuaskan rakyat Indonesia. Hal tersebut menunjukkan usaha Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia tidak berhasil. Dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, berakhir pula kekuasaan Belanda di Indonesia.